Bappeda Gelar Evaluasi Pelaksanaan APBD Semester I

Agu 05, 16 Bappeda Gelar Evaluasi Pelaksanaan APBD Semester I

Tenggarong, Kamis 4 Agustus 2016 Kata sambutan dan pantun yang disampaikan Bapak Kepala Bappeda Ir.H. Totok Heru Subroto, M.Si  “Good Morning Selamat Pagi” “Miskat Kuning Menarik Hati” “ Bapak Ibu yang baik hati” “mohon ijin saya berdiri disini”, “Bapak Ibu yang baik hati saya doakan bapak ibu banyak rejeki hari ini”.

Guna melakukan hasil laporan Rakordal hari ini merupakan akumulasi dari rangkaian Rakordal yang kita lakukan sejak beberapa minggu yang lalu, mulai dari Pra Rakordal, kelapangan kemudian ada  rapat Tepra di Propinsi maupun di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Totok, Dasar dari pelaksanaan Rakordal ini ada empat aturan, yang pertama Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang kemudian ditindak lanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain dari hasil rangkaian rapat-rapat Pra Rakordal kemudian Tepra juga saya sampaikan bahwa tidak berdasarkan hasil kunjungan lapangan dikarnakan kami masih membatasi kunjungan-kunjungan lapangan dikarnakan dengan mempertimbangkan penghematan anggaran. Yang kedua melihat rata-rata realisasi fisiknya masih rendah sehingga kunjungan kelapangan itu hanya kegiatan-kegiatan yang bermasalah dan harus ditindaklanjuti dengan cepat. Kepala Bappeda Ir H Totok Heru Subroto, M.Si juga menyampaikan hasil evaluasi kita terhadap konsistensi terhadap APBD dan RKPD, ini sangat penting khususnya untuk penilaian Pangripta Nusantara agar teruji konsistensinya antara Perencanaan dan Penganggaran ini di jamin. tegasnya.(adji)

DSC_0023Rita Widyasari, Ph.D  menyampaikan dalam upaya melakukan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (kukar) Tahun 2016, Bappeda Kukar menggelar rapat koordinasi (rakor) pengendalian serta evaluasi pelaksanaan APBD dan RKPD semester I (satu) tahun anggaran 2016 di Aula Martadipura Bappeda.

Kegiatan tersebut mengacu pada Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Bupati Kukar Rita Widyasari dalam arahannya mengatakan, isu defisit anggaran mengakibatkan tertundanya pelaksanaan beberapa program dan kegiatan. Ia berharap masalah tersebut tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran. Sebab ada instruksi Presiden kepada seluruh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota untuk mempercepat pelaksanaan anggaran. Salah satu tolok ukur kinerja pemerintah dalam menggerakkan ekonomi adalah penyerapan anggaran.

Ia meminta, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyampaikan laporan kinerja Perangkat Daerah(SKPD) menyampaikan laporan kinerja hasil evaluasi APBD dan RKPD semester I (satu) tahun 2016. Permasalahan yang dihadapi dalam penyerapan anggaran disampaikan untuk segera diselesaikan dan ditindaklanjuti. Setiap laporan disampaikan secara akurat, tepat waktu sesuai dengan periode yang dilaporkan. Jadi, rekomendasi hasil evaluasi APBD dan RKPD tahun 2016 berguna sebagai masukan untuk kebijakan penyempunaan dan perbaikan bagi pelaksanaan program kegiatan. Selain itu, sebagai bahan analisis penilaian dalam penyusunan perubahan RKPD tahun 2016 dan sebagai landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk menyusun perubahan APBD tahun 2016. Rita juga menekankan agar SKPD dapat mengefektifkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008. “Saya tidak ingin lagi mendengar adanya keterlambatan pelaporan yang menjadi kewajiban setiap pengelola anggaran ujar Rita. (hmp08/waz/k11)

Leave a Comment

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *