Bupati Sampaikan LKPJ Tahun 2016

Mar 27, 17 Bupati Sampaikan LKPJ Tahun 2016

Bupati K utai Kartanegara Hj. Rita Widyasari, Phd menyampaikan nota Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2016 pada Rapat Paripurna ke 7 DPRD Kutai Kartanegara di Ruang Sidang DPRD Kutai Kartanegara.

Rapat Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kutai Kartanegara Salehuddin, S.Sos, S.Fil didampingi, Wakil Ketua Sudirman, S.Pd.I dan H. Rudiansyah, SH, dihadiri anggota DPRD dan kepala OPD di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Penyampaian LKPJ merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 69 ayat (1) dan diatur lebih rinci melalui Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat yang merupakan salah satu instrumen untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance).

Dalam LKPJ ini disampaikan hal hal yang berkaitan dengan kebijakan umum pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan tugas umum daerah.

Dijelaskan Rita, “ Pendapatan daerah selama Tahun 2016 dianggarkan 4,37 triliun rupiah dengan realisasi sebesar Rp. 4,14 triliun atau 94,61 %, dengan perincian pendapatan dari PAD dianggarkan Rp. 285,08 milyar terealisasi Rp. 279,06 milyar atau 97,89 %. “ Ujar Rita.

Dijelaskannya pula “Dana Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dianggarkan sebesar Rp. 497,2 milyar dapat terealisasi sebesar Rp. 431,87 Milyar atau 86,86 %, sedangkan dana yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp. 3,59 triliun terealisasi hanya sebesar Rp. 3,43 trilyun atau 95,42 %. Tidak tercapainya target pendapatan disebabkan adanya dana sisa salur yang belum ditransfer ke kas daerah “ Jelas Rita.

Sementara itu jelaskannya pula, Rencana Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp. 4,58 triliun terealisasi Rp. 3,95 triliun atau 86,41 % dengan perincian, Belanja Tidak Langsung dianggarkan Rp. 2,42 triliun terealisasi Rp. 2,27 triliun sedangkan komponen Belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 2,16 triliun terealisasi Rp. 1,68 triliun.

Sedangkan Kebijakan Umum Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk meningkatkan menajeman pembiayaan daerah dalam rangka akurasi efisiensi, efektifitas dan profitabilitas sumber-sumber pembiayaan, sebagai akibat dari penurunan pendapatan.

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan :

  1. a) Mengalokasikan penerimaan pembiayaan setelah perubahan dari SiLPA tahun yang lalu sebesar Rp. 217,19 Milyar dengan realisasi 100 %
  2. b) Alokasi dana untuk keperluan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 15 Milyar dan terealisasi seebsar Rp. 10,5 Milyar atau 70 %

Dari pengelolaan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2016 tersebut tersedia Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 391,229 milyar, dengan potensi hutang tahun 2017 sebesar Rp. 537 Milyar.