Bappeda Gelar Rakor Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 2019

Guna melaksanakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, Bappeda Kutai Kartanegara menggelar Rapar Koordinasi (Rakor) Sinergitas Program Tanggung Jawab Sosial (TJSP) dengan program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program Bedah Rumah bagi masyarakat Pra Sejahtera (13/2) di Ruang Rapat Kartanegara Bappeda.

Kepala Bappeda Wiyono, SIP. M.Si dalam laporannya mengatakan Maksud dilaksanakan kegiatan Rakor ini adalah untuk melakukan koordinasi dalam rangka Sinergitas Program Tanggung Jawab Sosial (TJSP).
“Program prioritas Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui program Bedah Rumah bagi masyarakat Pra Sejahtera.sebagai salah satu program dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 melalui “NEBAS TAPAK KEMISKINAN”.” Jelas Wiyono.

Dijelaskannya pula bahwa tujuannya pelaksnaan Program Bedah Rumah sebagai salah satu program prioritas dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilaksanakan baik melalui APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten Kutai Kartanegara, APBDes dan TJSP serta pembiayaan lainnya dapat berjalan secara simultan, lebih terorganisir, terencana dan terlaksana dengan baik serta tepat sasaran sesuai dengan Basis Data Terpadu (BDT).

Dengan adanya Rakor ini Wiyono berharap nantinya akan ada persamaan persepsi dalam pembagian peran antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha/Perusahaan dan pihak-pihak lain serta adanya kesepakatan bersama yang nantinya akan dituangkan kedalam Berita Acara.

“ Saya berharap dengan adanya Rakor ini aka nada persamaan persepsi dalam pembagian peran antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan pihak pihak lain.” Jelas Wiyono.

Rakor yang berlangsung selama satu hari ini di pimpin Oleh Plt. Bupati Edi Damansyah dan dihadiri Sekda, Kepala OPD dan Ketua TJSP Perwakilan Perusahaan yang beroperasi di Kutai Kartanegara.