Rakor BAPPEDA Se Kalimantan Timur digelar di Tenggarong

Rapat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (RAKOR BAPPEDA) SeKalimantan Timur digelar di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari ini hingga besok (18 – 19 Februari 2019). Bertempat di Gedung Bappeda Kukar, Rakor tersebut diikuti oleh pemkot dan pemkab se Kalimantan Timur yakni BAPPEDA Balikpapan, BAPPEDA Berau, BAPPEDA Bontang, BAPPEDA Kutai Barat, BAPPEDA Kutai Kartanegara, BAPPEDA Kutai Timur, BAPPEDA Mahakam Ulu, BAPPEDA Samarinda, BAPPEDA Paser, dan BAPPEDA Paser Penajam Utara. Rakor tahun 2019 ini mengusung tema Pengembangan Kompetensi SDM, Pemanfaatan teknologi, dan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Nilai Tambah Ekonomi.

Maksud Rakor kali ini adalah untuk memperkuat koordinasi untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang BAPPEDA Kabupaten/Kota yang sinergis dan menyamakan persepsi dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Kalimantan Timur ke depan.

Tujuan Rakor adalah melakukan koordinasi secara regional untuk peningkatan kinerja dan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait perencanaan pembangunan daerah/wilayah dan menemukan solusinya serta menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi strategis dan baik untuk kepentingan Pembangunan Daerah. Output Rakor Bappeda se Kaltim 2019 adalah menghasilkan solusi strategis atas permasalahan Pembangunan Kalimantan Timur dan menghasilkan rumusan hasil kesepakatan arah pembangunan Kalimantan Timur dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2020.

Sedangkan outcome yang diharapkan adalah kontribusi dan dampak bagi Provinsi Kalimantan Timur dalam mengawal Proses Perencanaan pembangunan yang baik dan Tepat sasaran dalam rangka upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan. Dalam rakor tersebut akan dibahas beberapa materi strategis yakni arah dan kebijakan rencana kerja pemerintah (RKP) Tahun 2020, arah dan kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020, arah kebijakan pembangunan kewilayahan, prioritas kewilayahan dan penguatan kapasitas kelembagaan BAPPEDA.


Kepala Bappeda Kutai Kartanegara Wiyono, berharap para peserta dapat saling bertukar pendapat untuk merumuskan solusi-solusi yang sistematis dan terukur terkait arah dan Kebijakan Pembangunan Kaltim Tahun 2020 dan berharap Bappeda sebagai think tank dapat berkontribusi secara nyata dalam proses pembangunan di Kalimantan Timur.

“ harapan saya kita dapat saling bertukar pendapat merumuskan solusi-solusi yang sistematis dan terukur terkait arah dan Kebijakan Pembangunan Kaltim Tahun 2020 dan berharap Bappeda sebagai think tank dapat berkontribusi secara nyata dalam proses pembangunan di Kalimantan Timur ” Ujar Wiyono.

Sementara itu Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah menyampaikan tiga point penting terkait peran Kutai Kartangara dalam pembangunan Provinsi Kalimantan Timur yakni

Yang pertama Kutai Kartanegara dari pendekatan geografis/tata letak, Kutai Kartanegara dapat dikatakan sebagai penghubung wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, mengingat posisi Kutai Kartanegara berada di tengah atau sentral wilayah Provinsi Kalimantan Timur.
Kedua, Kontribusi Kutai Kartanegara dalam Perspektif Ekonomi Regional, sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, hal ini terlihat dari tingginya kontribusi sektor primer, yakni pertambangan dan penggalian sekitar 64.68% dan Pertanian sekitar 12,70% dari total Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kutai Kartanegara, sehingga dapat dipahami bahwa struktur ekonomi Kutai Kartanegara sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas pasar global khususnya migas dan batu bara.
Ketiga, Penguatan kebijakan pembangunan wilayah melalui dokumen perencanaan kewilayahan terintegrasi, mengusulkan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, untuk menyusun secara sinergi Dokumen Perencanaan Kewilayahan atau dokumen perencanan tematik yang berisi program dan kegiatan strategis provinsi Kalimantan Timur yang disusun dalam skema sinergitas dan kolaborasi pembiayaan berdasarkan tanggung jawab dan kewenangan masing-masing tingkatan.

Sementara itu Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor menyampaikan hal terkait pentingnya melaksanakan perencanaan yang terkoordinasi dengan baik antar wilayah yang sesuai dengan RPJMD.
Kenyataan saat ini antara RPJMD Provinsi dengan Kabupaten Kota belum terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan baik. Sistem perencanaan kita saat masih ada nuansa nuansa yang ada kepentingan politik dengan anggota legislatif sehingga banyak rencana rencana strategis dan prioritas belum teranggarkan karna ada kepentingan kepentingan lain.

Isran Noor berharap kepada semua pihak dan masyarakat Kalimantan Timur, untuk bersama – sama membuat perencanaan yang baik dan benar untuk Kalimantan Timur yang lebih baik lagi. Rakor dibuka Isran Noor. ditandai dengan pemukulan gong dan pengalungan tanda peserta rakor disaksikan para peserta, kepala OPD, Unsr Forkompinda dan undangan lainnya.