Bappeda Gelar FGD Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kutai Kartanegara 2022-2024.

Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, serta guna melaksanakan amanah Permendagri 86 tahun 2017 Pasal 42 bahwa Rancangan Teknokratik diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, untuk itu Bappeda Kutai Kartenagara menggelar Focus Group Discussion ( FGD ) Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kutai Kartanegara 2022-2024 bertempat di Hotel Astara Balikpapan, Sabtu (7/3) Lalu diikuti oleh seluruh OPD di Lingkungan Kukar.

Kepala Bappeda Wiyono menjelaskan FGD ini bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan dan pembangunan daerah yang lebih focus pada permasalahan pembangunan daerah, dan FGD ini bertujuan : 1. Untuk mengidentifikasi permasalahan permasalahan pembangunan Kutai Kartanegara, 2. Merumuskan isu isu strategis daerah periode 2020 2024, dan yang ke 3. Membangun kesepahaman bersama dalam proses penyusunan dokumen rencana dalam pendekatan teknokratik.

Lebih lanjut Wiyono menjelaskan kegiatan rancangan RPJMD Teknokratik ini mempunyai 4 Tahapan Utama yaitu, 1. FGD Indentifikasi permasalahan Pembangunan Daerah, yang berlangsung pada Minggu ke II bulan Maret, 2. FGD Draft Rancangan Teknokratik RPJMD Kukar 2022-2024 yang akan dilaksanakan Minggu ke I bulan April, 3. Finalisasi Rancangan Teknokratik RPJMD Kukar 2022-2024 yang akan dilaksanakan Minggu ke II bulan April dan Tahap ke 4 adalah Penyampaian Rancangan Teknokratik RPJMD Kukar 2022-2024 yang akan digelar minggu ke IV Bulan April tahun 2020.

FGD ini menghadirkan 3 orang Nara Sumber, 1. Drs . Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi dan Perdesaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas, 2. Agus Manshur, SE, MA, Kepala Subdirektorat Pemetaan Penduduk Miskin dan 3. Muhyiddin, S.Sos, M.Sc Ketua Dewan Editor Jurnal Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN / Bappenas.

Dengan adanya FGD ini Wiyono berharap “ Setiap Perangkat Daerah menyampaikan permasalahan dan issue issue actual yang di dorong untuk menjadi focus pembangunan pada tahun 2022-2024, dan Akademisi memberikan saran dan pendapat terkait dengan potensi dan permasalahan pembangunan daerah dalam perspektif teoritis dan empiris serta Bappenas merumuskan pokok pokok permasalahan Kutai Kartanegara yang dapat didorong untuk menjadi isu strategis daerah untuk menjadi prioritas pembangunan daerah tahun 2022 2024 seiring dengan kebijakan RPJMN tahun 2019 2024” jelas Wiyono.